Bangun Project LRT Jabodebek, Dana KAI dari PMN Sampai Utang Bank

PT Kereta Api Indonesia (KAI) berusaha mencari modal dari beragam sumber untuk mendanai project pembangunan kereta api enteng (Light Rail Transit/LRT) Jabodebek.

Direktur Keungan KAI Didik Hartantyo menyebutkan, perseroan juga akan memperoleh pertolongan dana dari pemerintah lewat penyertaan modal negara (PMN) dengan keseluruhan Rp 7, 6 triliun. Didik menerangkan, dari dana keseluruhan PMN itu sejumlah Rp 4 triliun juga akan diberi pemerintah pada th. ini. Bekasnya juga akan diberi pemerintah pada th. 2018.

Diluar itu, KAI juga akan dibantu oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk lewat PMN yang didapatnya sejumlah Rp 1, 4 trilun. Hingga, pemerintah keluarkan investasi untuk project LRT Jabodebek lewat PMN sebesar Rp 9 triliun.

” PMN sejumlah Rp 4 triliun itu yang Rp 2 triliun masuk dalam APBNP 2017, Rp 2 triliun sekali lagi datang dari realokasi project jalur kereta api Trans Sumatera, ” tutur Didik waktu didapati di Kantor Kementerian Koordinator Bagian Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Didik menjelaskan, perseroan akan meminjam dana dari perbankan atau investor asing untuk tutup sisa kekurangan investasi project LRT Jabodebek. Ada banyak bank Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) serta sebagian bank swasta yang tertarik meminjamkan dana untuk KAI.

” Bila dari perbankan yang tertarik ada Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA sama CIMB, ” ungkap dia.

Didapati di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyebutkan, pendanaan LRT Jabodebek juga akan dihitung kembali oleh PT Fasilitas Multi Infrastruktur (SMI).

Dalam hal semacam ini, lebih Mardiasmo, Bank Mandiri nanti jadi kordinator peminjam project LRT Jabodebek.

” Leadnya kelak Bank Mandiri. Kelak ada juga tanda-tanda dengan perbankan swasta juga. Berapakah bunganya kelak dihitung dengan Kemenhub, KAI serta Adhi Karya, ” pungkas dia.

Tempat Project LRT Jabodebek Bermasalah

Project kereta enteng (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) masih tetap terhalang pembebasan tempat.

Hal semacam ini dikarenakan belum juga rampungnya penetapan tempat (Penlok) di sebagian titik LRT yang memerlukan tempat lebih dari 5 hektar.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jawa barat) Deddy Mizwar mengungkap, pihaknya belum juga dapat mengambil keputusan semua Penlok LRT yang masuk lokasi Jawa barat karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta kontraktor PT Adhi Karya belum juga menyelesaikan dokumen trase LRT.

” Saat ini maka dari itu kelengkapan dokumen mesti siap, ” papar Deddy selesai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (2/7/2017).

Ia memohon supaya keseluruhnya trase LRT yang berada di lokasi Jawa barat selekasnya dirampungkan. Apabila trase LRT dapat dirampungkan, jadi Pemprov Jawa barat dapat mengambil keputusan Penlok untuk tempat LRT yang lebih dari 5 hektar.

Pemprov Jawa barat siap turunkan tim untuk mengikuti kontraktor project lakukan pembebasan tempat. Tetapi, beragam dokumen kelengkapan project mesti lebih dahulu dikerjakan.

Terdapat banyak titik tempat LRT yang belum juga diputuskan Penloknya. Titik itu diantaranya ada di Bekasi Timur serta Cibubur-Bogor yang belum juga di buat rencana projectnya atau trase-nya.

” Ini kan jadi parsial, kami menginginkan 3 trase barusan mesti lengkap dokumen perencanaannya. Di mana kami dapat masuk hingga rakyat tidak kaget, ” kata Deddy.

Pembangunan LRT telah ditata dalam Ketentuan Presiden Nomor 98 Th. 2015 mengenai Percepatan Kereta Api Enteng atau Light Rail Transit Terintegrasi di Lokasi Jakarta, Bogor, Depok, serta Bekasi.

Dalam ketentuan itu dijelaskan kalau PT Adhi Karya Tbk ditunjuk jadi tubuh usaha yang juga akan membuat prasarana LRT.

Untuk step pertama pembangunan LRT, nilai investasi ditaksir sekitaran Rp 11, 9 triliun atau separuh dari keseluruhan project LRT yang dibuat Adhi Karya, yaitu Rp 21, 7 triliun.

Pada step pertama pembangunan LRT meliputi tiga trase, yakni Cibubur-Cawang selama 13, 7 km., Cawang-Dukuh Atas selama 10, 5 km. (Step I A) serta Bekasi Timur-Cawang selama 17, 9 km. (Step I B).